Fenomena Nikah Siri Di Kecamatan Mane Kabupaten Pidie: Peran Penyuluh Agama Islam

Abstrak

Dalam tinjauan hukum Islam praktik nikah siri bertentangan dengan esensi pernikahan sebagai ikatan kuat, sakral dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat 1 disebutkan,” setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,  dilaksanakan pada akhir tahun 2023 di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mane Kabupaten Pidie. Sumber data utama adalah penyuluh agama Islam, Kepala KUA dan pasangan nikah siri. Sumber data pendukung dari tokoh masyarakat seperti Keucik, Imam Mukim dan Tengku Imum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Kredibilitas data diuji dengan triangulasi teori dan sumber data. Melalui teknik analisis fenomenologi peneliti menyiapkan transkrip data, melakukan bracketing, mengidentifikasi inti dari data, mengelompokkan data untuk menggali makna  dan mendeskripsikannya secara jelas. Praktik nikah siri disebabkan fenomena sosial, cara pandang yang dilatarbelakangi oleh pendidikan, edukasi, penyuluhan keagamaan, sehingga pemahaman masyarakat tentang kedudukan, hukum, akibat dari nikah siri belum maksimal. Selain itu juga terjadi karena  pelanggaran norma dan alasan pribadi lainnya. Dampak nikah siri; (1) pasangan suami istri yang tidak memiliki akte nikah maka tidak mendapat akses fasilitas dari pemerintah yang mensyaratkan Kartu Keluarga atau Akte nikah (2) Tidak mendapat perlindungan hukum keperdataan terutama bagi isteri dan anak seperti hak menuntut nafkah, hak perwalian, perlindungan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan hak mendapatkan warisan. Peran Penyuluh Agama Islam penanggulangan nikah siri adalah melakukan edukasi, bimbingan melalui penyuluhan langsung dan menggunakan media sosial, bekerjasama dengan penghulu untuk melakukan pendampingan isbat nikah. Penyuluh agama berperan untuk mendorong masyarakat untuk melaksanakan pernikahan yang sah secara agama dan negara.